Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang sangat modern dan tidak terbendung. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi dunia usaha, yang tentunya membawa manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis. Salah satu perkembangan yang siginifikan adalah munculnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah menjadi salah satu komponen penting dalam dunia bisnis, terutama di Indonesia. Contoh wadah elektronik yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan adalah Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain sebagainya. Fenomena transaksi ini telah mengubah metode bisnis yang awalnya bersifat tradisional menjadi berbasis digital sehingga memunculkan suatu dimensi baru dalam dunia bisnis.

Lantas, bagaimana aturan yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha jika ingin melakukan perdagangan melelalui sistem elektronik?

Berikut ini penjelasannya.

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP 80/2019”);
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Permendag No. 50/2020”);

1. Definisi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP 80/2019, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

2. Pelaku Usaha pada PMSE

Pelaku UsahaPenjelasan
Pedagang  Pelaku usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak Penyelenggara PMSE, atau sistem elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. Termasuk pelaku usaha yang melakukan penawaran secara elektronik baik melalui sistem elektronik yang dimiliki atau dikelolanya sendiri, maupun melalui sarana yang disediakan oleh pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri. Tidak termasuk penjual yang hanya menjual barang dan/atau jasa secara temporal dan tidak komersial. Berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PPMSE”)Pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Termasuk semua pihak yang menyelenggarakan jasanya dengan menyediakan sistem aplikasi untuk digunakan sebagai sarana komunikasi elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha perdagangan dan/atau penyelesaian PMSE, meliputi berbagai model bisnis sistem penyelenggaraan PMSE.

Model bisnis antara lain:
a) retail online;
b) marketplace;
c) iklan baris online;
d) platform;
e) daily deals.

Berbentuk orang perseorangan, badan usaha, masyarakat atau instansi penyelenggara negara.
Penyelenggara Sarana Perantara (“PSP”)Pelaku usaha yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dengan penerima. Termasuk penyedia sistem penelusuran informasi (search engine), penyedia ruang penyimpanan informasi secara tetap (hosting) maupun untuk penampungan sementara (caching). Berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.  

3. Persyaratan Melakukan Kegiatan Usaha PMSE

Pelaku PMSEPersyaratanPenjelasanDasar Hukum
Pedagang Dalam NegeriMemiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSEPedagang Dalam Negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan umum wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. Dalam hal Pedagang Dalam Negeri hanya melakukan perdagangan eceran melalui Internet (online), Izin Usaha menggunakan KBLI 4791 (Perdagangan Eceran melalui Pemesanan Pos atau Internet).  Pasal 4 Ayat (1) Permendag No. 50/2020
Pedagang Dalam negeri yang melakukan kegiatan usaha selain di sektor perdagangan umum wajib memiliki Izin Usaha yang berlaku pada masing-masing sektor  Pasal 4 Ayat (2) Permendag No. 50/2020
Pedagang Dalam Negeri yang memiliki sarana PMSE sendiri wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik (“SIUPMSE”).  Pasal 8 Ayat (2) Permendag No. 50/2020
Memenuhi persyaratan umum usaha  Persyaratan umum usaha meliputi berbagai unsur, di antaranya: 1) Izin Usaha 2) Izin teknis 3) Tanda Daftar Perusahaan; 4) Nomor Pokok Wajib Pajak; 5) Kode etik bisnis/perilaku usaha; dan 6) Standarisasi produk barang/jasa.  Pasal 11 PP 80/2019
Membantu program pemerintah  Mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri; Meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa produksi dalam negeri;  Pasal 12 Ayat (1) PP 80/2019
Pedagang Luar NegeriMemiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE  Wajib mendaftarkan nomor, nama, dan instansi penerbit izin usaha dari negara asal yang masih berlaku kepada PPMSE dalam negeri yang menyediakan sarana komunikasi elektronik untuk Pedagang luar negeri.  Pasal 5 Ayat (1) Permendag No. 50/2020
Memenuhi persyaratan umum usaha  Persyaratan umum usaha meliputi berbagai unsur, di antaranya: 1) Izin Usaha 2) Izin teknis 3) Tanda Daftar Perusahaan; 4) Nomor Pokok Wajib Pajak; 5) Kode etik bisnis/perilaku usaha; dan 6) Standarisasi produk barang/jasa.  Pasal 11 PP 80/2019
Membantu program pemerintah  Mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri; Meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa produksi dalam negeri;  Pasal 12 Ayat (1) PP 80/2019
PPMSE Dalam NegeriMemiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE  Wajib memiliki SIUPMSE.    Pasal 8 Ayat (1) Permendag No. 50/2020
Memenuhi persyaratan umum usaha  Persyaratan umum usaha meliputi berbagai unsur, di antaranya: 1) Izin Usaha 2) Izin teknis 3) Tanda Daftar Perusahaan; 4) Nomor Pokok Wajib Pajak; 5) Kode etik bisnis/perilaku usaha; dan 6) Standarisasi produk barang/jasa.  Pasal 11 PP 80/2019
Wajib memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik  Wajib menggunakan Sistem Elektronik yang memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pasal 14 PP 80/2019
Wajib menyediakan fasilitas yang menginformasikan dan/atau menghubungkan ke laman Lembaga OSS  Berlaku untuk PPMSE yang menyediakan sarana komunikasi elektronik bagi Pedagang.Pasal 7 Permendag No. 50/2020
Wajib melakukan penyimpanan data Pegang Luar Negeri yang didaftarkan pada sarana PMSEnya  Pasal 5 Ayat (2) Permendag No. 50/2020
Harus menempatkan informasi yang jelas dan mudah dilihat oleh Konsumen bahwa PMSE Dalam Negeri telah terdaftar pada situs web Kementerian Perdagangan pada Konsumen.  Pasal 12 Ayat (2) Permendag No. 50/2020
Wajib menyampaikan data dan/atau informasi kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.  Pasal 14 Permendag No. 50/2020
Membantu program pemerintah  Mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri; Meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa produksi dalam negeri; Menyediakan fasilitas ruang promosi barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri.  Pasal 12 Ayat (1) PP 80/2019
PPMSE Luar NegeriMemiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSEMemiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE.  Pasal 3 Ayat (1) Permendag No. 50/2020
Memenuhi persyaratan umum usaha  Persyaratan umum usaha meliputi berbagai unsur, di antaranya: 1) Izin Usaha 2) Izin teknis 3) Tanda Daftar Perusahaan; 4) Nomor Pokok Wajib Pajak; 5) Kode etik bisnis/perilaku usaha; dan 6) Standarisasi produk barang/jasa.  Pasal 11 PP 80/2019
Wajib memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik  Wajib menggunakan Sistem Elektronik yang memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pasal 14 PP 80/2019
Wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI yang dapat bertindak sebagai dan atas nama PPMSE.  Bagi PPMSE Luar Negeri yang memenuhi kriteria sebagai berikut: telah melakukan transaksi dengan lebih dari 1.000 konsumen dalam periode satu tahun; dan/atau telah melakukan pengiriman sebanyak lebih dari 1.000 paket kepada konsumen dalam periode satu tahun.  Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Permendag No. 50/2020
Wajib menyampaikan data dan/atau informasi kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.   Pasal 14 Permendag No. 50/2020
Wajib menyediakan fasilitas yang menginformasikan dan/atau menghubungkan ke laman Lembaga OSS.  Berlaku untuk PPMSE yang menyediakan sarana komunikasi elektronik bagi Pedagang.Pasal 7 Permendag No. 50/2020
Harus menempatkan informasi yang jelas dan mudah dilihat oleh Konsumen bahwa PMSE Luar Negeri telah terdaftar pada situs web Kementerian Perdagangan pada Konsumen.  Berlaku bagi PPMSE Luar Negeri yang telah menunjuk perwakilan.Pasal 12 Ayat (2) Permendag No. 50/2020
Membantu program pemerintah  Pelaku usaha wajib membantu program pemerintah antara lain untuk: Mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri; Meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa produksi dalam negeri;  Pasal 12 Ayat (1) PP 80/2019
PSPMemiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSEMemiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. PSP dikecualikan dan ketentuan kewajiban memiliki izin usaha jika: bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dan transaksi; atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.  Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Permendag No. 50/2020
Memenuhi persyaratan umum usaha  Persyaratan umum usaha meliputi berbagai unsur, di antaranya: 1) Izin Usaha 2) Izin teknis 3) Tanda Daftar Perusahaan; 4) Nomor Pokok Wajib Pajak; 5) Kode etik bisnis/perilaku usaha; dan 6) Standarisasi produk barang/jasa.  Pasal 11 PP 80/2019
Harus menempatkan informasi yang jelas dan mudah dilihat oleh Konsumen bahwa PSP telah terdaftar pada situs web Kementerian Perdagangan pada Konsumen.  Berlaku bagi PSP yang tidak dikecualikan.Pasal 12 Ayat (2) Permendag No. 50/2020
Membantu program pemerintah  Pelaku usaha wajib membantu program pemerintah antara lain untuk: Mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri; Meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa produksi dalam negeri;  Pasal 12 Ayat (1) PP 80/2019

CSI Consultant, sebuah perusahaan konsultan dan firma hukum terintegrasi di Jakarta, membantu pelaku usaha dalam mengatur dan melaksanakan usaha dan investasi, termasuk dalam pengurusan ketenagakerjaan, hubungan industrial, pajak, transaksi bisnis, penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi, dan kepatuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Publikasi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum. Kami tidak bertanggungjawab dalam bentuk apapun kepada setiap pihak yang membaca dan/atau menggunakan materi apapun yang terkandung dalam publikasi ini.  Semua publikasi CSI Consultant memiliki hak cipta dan tidak boleh direproduksi tanpa persetujuan tertulis dari CSI Consultant.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

(62)21 3192 3933

admin@csiconsultant.co.id

Official Pages of CSI Consultant:

LinkedIn
Twitter
CSI Law Firm
Facebook Page
Instagram Page

Kewajiban Notifikasi untuk Transaksi Tertentu ke KPPU Analisa Impulsive Buying di Indonesia
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *