If you want to read this article’s English version, please click here.

Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang sangat modern dan tidak terbendung. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi dunia usaha, yang tentunya membawa manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis. Salah satu perkembangan yang signifikan adalah munculnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah menjadi salah satu komponen penting dalam dunia bisnis, terutama di Indonesia.

Contoh wadah elektronik yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan adalah Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain sebagainya. Fenomena transaksi ini telah mengubah metode bisnis yang awalnya bersifat tradisional menjadi berbasis digital sehingga memunculkan suatu dimensi baru dalam dunia bisnis.

Lantas, bagaimana aturan yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha jika ingin melakukan perdagangan melelalui sistem elektronik?

Dalam artikel kali ini, kami akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP 80/2019”);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Permendag No. 31/2023”);

1. Definisi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
   
   Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP 80/2019 j.o. Pasal 1 angka 2 Permendag No. 31/2023, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (“PMSE”).
   
2. Pelaku Usaha PMSE
   
   Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 6 PP 80/2019 j.o. Pasal 1 angka 6 Permendag No. 31/2023, Pelaku Usaha PMSE adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE (“Pelaku Usaha”).
   
   Pelaku Usaha terdiri atas:

1. Pelaku Usaha Dalam Negeri
   
   Pelaku Usaha Dalam Negeri adalah warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. Pelaku Usaha Dalam Negeri meliputi:
   • Pedagang dalam negeri;
   • Penyelenggara PMSE (PPMSE) dalam negeri; dan
   • Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) dalam negeri.
     
2. Pelaku Usaha Luar Negeri
   
   Pelaku Usaha Luar Negeri adalah warga negara asing atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesaturan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah negara Republik Indonesia. Pelaku Usaha Luar Negeri meliputi:
   • Pedagang luar negeri;
   • Penyelenggara PMSE (PPMSE) luar negeri; dan
   • Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) luar negeri.

Kesimpulan

Demikian, memahami Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sangat penting di era digital saat ini. Dengan mengikuti regulasi terbaru, pelaku usaha dapat menjalankan perdagangan secara aman, efisien, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pastikan bisnis Anda tetap terdepan dengan mematuhi aturan PMSE, sehingga dapat menghindari risiko dan memaksimalkan peluang di pasar digital yang dinamis.

CSI Consultant, sebuah perusahaan konsultan dan firma hukum terintegrasi di Jakarta, membantu pelaku usaha dalam mengatur dan melaksanakan usaha dan investasi, termasuk dalam pengurusan ketenagakerjaan, hubungan industrial, pajak, transaksi bisnis, penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi, dan kepatuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Publikasi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum. Kami tidak bertanggungjawab dalam bentuk apapun kepada setiap pihak yang membaca dan/atau menggunakan materi apapun yang terkandung dalam publikasi ini.  Semua publikasi CSI Consultant memiliki hak cipta dan tidak boleh direproduksi tanpa persetujuan tertulis dari CSI Consultant.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

(62)21 3192 3933

admin@csiconsultant.co.id

Official Pages of CSI Consultant:

LinkedIn
Twitter
CSI Law Firm
Facebook Page
Instagram Page